Page 45 - Binder MO 216

“Lalu, pada tahun 2008 saya
mendapat penugasan baru ke Biro
Hukum Sekretariat Jenderal Kemdagri
sebagai Kepala Bagian Penyusunan
Perundang-undangan. Pada bulan
September 2010 ditugaskan sebagai
Plt. Kepala Biro Hukum Kemdagri dan
dilantik sebagai Kepala Biro Hukum
Kemdagri pada tanggal 9 November
2011 sampai 2015. Setelah itu, saya
memangku jabatan Staf Ahli Mendagri
Bidang Hukum Politik dan Hubungan
Antar Lembaga,” tuturnya.
Barulah pada tanggal 1 Juli 2015
Zudan diamanatkan oleh Presiden
Joko Widodo untuk menjadi Dirjen
Dukcapil. “Jadi, saya berkarir dari bawah
di Kemedagri, mulai dari staf. Setelah 14
tahun berkarier dari staf, Alhamdulilah
dipercaya oleh negara untuk menjadi
eselon 1 pada tahun 2014,” ucapnya.
Dalam perjalanannya kemudian,
tepatnya saat Musyawarah Nasional
(Munas) Korp Pegawai Republik
Indonesia (KORPRI) ke-VIII tanggal 4-5
Desember 2015, peserta Munas secara
aklamasi memilih Zudan menjadi Ketua
Umum KORPRI Nasional hingga saat ini.
Di tengah melaksanakan tugas
sebagai Dirjen Dukcapil, pada tanggal 27
Oktober 2016, Mendagri Tjahjo Kumolo
menugaskan dan melantiknya sebagai
pejabat Gubernur Gorontalo masa
jabatan 28 Oktober 2016 hingga 12 Mei
2017. “Saya menggantikan Gubernur
Gorontalo Rusli Habibie yang kala itu
mendaftarkan diri kembali menjadi
kepala daerah bersama Idris Rahim
sehingga terdapat kekosongan jabatan."
Selesai itu, Mendagri dan Menkeu
mengizinkan dirinya menjadi Komisaris
dari sejumlah lembaga. Awalnya, 1 April 1999 untuk diarahkan menjadi Independen Bank Mandiri Taspen dalam
ketertarikan Zudan adalah di bidang Widyaiswara. Singkat kata, ceritanya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
hukum. Karena itu, perjalanan kariernya pada bulan Desember 2002 dia Bank Mandiri Taspen tanggal 15 Mei 2018.
diawali dengan menjadi dosen di Fakultas mendapatkan tugas menjabat sebagai Sesuai sifatnya yang mengutamakan
Hukum Universitas Wijaya Kusuma, eselon IV di Badan Diklat Kemdagri perfeksionisme, maka semua tugas
kemudian di Fakultas Hukum Untag yang bertugas untuk menyusun semua yang dibebankan kepadanya bisa
Surabaya dan Universitas Borobudur. kebijakan pengelolaan Sekolah Tinggi berjalan paripurna. Bahkan, dia juga
Setelah itu, dia terjun di Kemendagri. Di Pendidikan Dalam Negeri (STPDN) dan mampu melahirkan inovasi-inovasi
departemen ini, dia mengawali karier dari Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang yang cukup membuat perubahan
paling bawah, yaitu dari Calon Pegawai kemudian digabung menjadi Institut besar dalam sistem administrasi
Negeri Sipil (CPNS) di Badan Diklat pada Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). kependudukan nasional.

| 45