Page 59 - Binder MO 200 Oktober 2020 OK
P. 59
Tidak hanya itu, Bamsoet
mengungkapkan untuk mendukung
tugas MPR dan alat kelengkapannya
juga telah dibentuk Komisi Kajian
Ketatanegaraan yang anggotanya
berjumlah 45 orang dari para pakar, ahli,
praktisi yang memiliki keahlian dalam
bidang konstitusi dan ketatanegaran.
Terkait dengan tugas MPR
melakukan penyerapan aspirasi
masyarakat dan daerah, MPR dan alat
kelengkapannya telah melaksanakan
kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat
di daerah pemilihan.
MPR juga memiliki alat kelengkapan
lainnya, yakni Badan Penganggaran yang
bertugas memberikan arah kebijakan
perencanaan program, kegiatan, dan
anggaran MPR. Badan Penganggaran
MPR lah kata Bamsoet yang menyusun
juga disesuaikan metodenya sehingga MPR masa jabatan 2014 – 2019, serta strategi perencanaan program dan
kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan melakukan kajian terhadap isu aktual kebutuhan anggaran untuk mendukung
sesuai dengan target kinerja MPR. Di dan strategis yang berkembang di tugas-tugas konstitusional MPR. “Syukur
samping itu, MPR juga melakukan masyarakat sebagai hasil penyerapan Alhamdulillah, berdasarkan laporan hasil
gerakan aktualisasi nilai-nilai empat aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. pemeriksaan BPK yang disampaikan
pilar MPR untuk menyikapi berbagai Bamsoet mengungkapkan, isu aktual kepada MPR tanggal 10 Agustus 2020
kondisi masyarakat, bangsa dan negara, dan strategis yang tengah dibahas oleh yang lalu, MPR meraih kembali predikat
melalui Program MPR Peduli Melawan Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
Covid-19, serta program lainnya yang Ketatanegaraan meliputi Ideologi pengelolaan keuangan negara MPR
bertujuan membantu masyarakat dalam Pancasila, Desa dan Pemerintahan Desa, Tahun 2019,” tuturnya.
menghadapi Pandemi Covid-19 ini. Pemilihan Umum, Ketahanan Nasional Bamsoet juga bersyukur atas
Selanjutnya, tugas MPR terkait dan Efektivitas Penanggulangan kinerjanya selama satu tahun ini MPR
dengan pengkajian terhadap Pandemi Covid-19, serta Omnibus Law mendapat apresiasi yang baik dari
sistem ketatanegaraan, UUD 1945 Cipta Kerja. Tentu kata Bamsoet, hasil masyarakat. Hasil survei yang dilakukan
dan pelaksanaanya, Bamsoet telah kajiannya nanti menjadi rekomendasi oleh Lembaga Survei Indikator Politik
membentuk Badan Pengkajian MPR, MPR untuk disampaikan kepada dan survei yang dilakukan oleh Charta
yang anggotanya berjumlah 45 orang lembaga-lembaga negara lainnya, Politika Indonesia. Menyebutkan MPR
perwakilan dari Fraksi-Fraksi dan sebagai bahan pertimbangan masuk dalam 5 besar sebagai Lembaga
Kelompok DPD. Badan Pengkajian MPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Terpercaya setelah TNI, Presiden, Polri,
fokus menindaklanjuti Rekomendasi kewenangannya. dan KPK. n
| 59
