Page 62 - Binder MO 200 Oktober 2020 OK
P. 62
■ TOKOH PARLEMEN BERDEDIKASI
SYARIEF HASAN
(Wakil Ketua MPR RI)
Menegakkan Fungsi Check and Balance
Naskah: Gia Putri Foto: Sutanto
“Saya berharap i tengah pandemi Covid-19, bisa memahami,” Ayah dari Ziankha
Parlemen Indonesia selain mendorong Amorette Fatimah ini menerangkan.
program pemerintah
Lebih lanjut ia mengatakan, dalam
ke depan lebih baik di D dalam memutus rantai menjalankan amanahnya, ia bertekad
dalam menjalankan penyebarannya, Wakil Ketua Majelis untuk mematuhi proses demokrasi
dan menegakkan fungsi check and
Permusyawaratan Rakyat Syarief Hasan
fungsi check and tetap aktif mensosialisasikan dan balance terhadap pemerintah. “Sebagai
balance, demi memasyarakatkan Empat Pilar MPR contoh, proses perjalanan disahkannya
RUU Cipta Kerja. Ketidaksetujuan Partai
RI, yakni Pancasila, Undang-undang
menciptakan demokrasi Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Demokrat bukan karena tidak berada di
yang sehat, demi Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal dalam bagian pemerintahan, tetapi kami
betul-betul menginginkan apa yang
Ika. Baginya, bangsa kita akan utuh
kepentingan bangsa dan kuat, bila pilarnya kuat. Karenanya, dilakukan pemerintah secara substansi
dan negara, dan demi Empat pilar itu harus dijaga dan berdampak positif kepada rakyat, tidak
merugikan rakyat,” tegasnya.
dipelihara oleh seluruh rakyat Indonesia.
kepentingan rakyat.” “Karena rapat-rapat di parlemen agak Pemerintah, sambungnya,
dibatasi kehadirannya dan bisa melalui seharusnya menyerap aspirasi
virtual, saya mengambil kesempatan ini masyarakat terlebih dahulu. Ia pun
untuk lebih banyak ke daerah pemilihan menyoroti muatan dalam UU Cipta Kerja
(dapil). Program sosialisasi Empar Pilar yang tidak pro terhadap rakyat, misalnya
MPR RI, seperti diskusi saya intensifkan hilangnya ketentuan upah minimum
sehingga saya banyak berinteraksi kabupaten/kota (UMK), sebab Pasal 88C
dengan konstituen. Dengan demikian, ayat (2) hanya mengatur upah minimum
semoga konsistensi parlemen akan provinsi (UMP).
lebih terasa,” ungkap Syarief Hasan saat UU Cipta Kerja juga membuat aturan
melakukan wawancara eksklusif dengan pesangon yang kualitasnya menurun dan
Men’s Obsession di kediamannya yang tanpa kepastian sehingga nilai pesangon
asri di bilangan Sentul. bagi pekerja yang terkena PHK menurun
Syarief mengisahkan, ia rajin karena pemerintah menganggap aturan
bertandang dari satu pondok pesantren yang lama tidak implementatif.
ke pondok pesantren di dapilnya untuk Ia juga menyayangkan
mensosialisasikan Empat Pilar MPR dihilangkannya sanksi pidana bagi
RI. “Saya bangga dan senang karena perusahaan yang melanggar aturan,
sasarannya tepat. Dalam bersosialisasi sebab “Omnibus Law” menggunakan
metode saya bukan top down, melainkan basis hukum administratif sehingga
bottom up. Di dalam penjelasan saya, para pengusaha yang melanggar aturan
setiap interval saya selalu meminta hanya dikenakan sanksi berupa denda.
feed back kepada santri dan santriwati Selain itu, UU Cipta Kerja juga akan
bagaimana tanggapan, pandangan, apa membuat karyawan kontrak susah
kira-kira terminologinya. Dan, apa yang diangkat menjadi karyawan tetap,
saya harapkan terpenuhi semua, mereka PHK akan semakin dipermudah, serta
62 |
