Page 54 - Binder WO 082

HE'S

TB ACE HASAN SYADZILY
WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI

Berpolitik untuk

KEMASLAHATAN

Naskah: Imam Fathurrohman Foto: Edwin B.

olitik bukan tema baru dalam pentas kehidupan Tb Ace Hasan
Syadzily. Bergabung di Partai Golkar sejak 2007 adalah fase
pematangan lelaki kelahiran Pandeglang, 19 September 1976, karena
P jauh sebelumnya aktivitas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini memang
tak pernah jauh dari jagad politik.
Tidak hanya di kampus saat dia menjadi Presiden Mahasiswa IAIN (sekarang
UIN) Jakarta, bahkan lebih dari itu, alumnus Pondok Pesantren Cipasung
Tasikmalaya ini lahir dan besar di lingkungan aktivis politik. Ayahnya, KH
Tb A Rafei Ali merupakan ulama ternama dan pengasuh Pondok Pesantren
Annizhomiyyah di Pandeglang. Sekaligus aktivis Golkar di era Orde Baru dan
pernah menjadi Anggota DPRD dari Golkar selama empat periode.
“Politik adalah cara kita untuk membuat kebijakan yang bisa melahirkan
kemaslahatan bagi banyak orang. Lewat politik, ada banyak hal yang bisa
dilakukan untuk membuat kebijakan yang pro-rakyat. Tentunya dengan
kewenangan di parlemen, kita bisa mengawasi kinerja pemerintah sesuai
dengan kehendak dan harapan masyarakat,” ungkap Doktor Ilmu Politik dari FISIP
Universitas Padjadjaran Bandung ini menyoroti pandangannya tentang politik.

PERJUANGAN DI PARLEMEN
Ace besar dalam tradisi aktivis mahasiswa tahun 1998 yang menginginkan agar
demokrasi bisa dilaksanakan secara murni. Bagaimana konsolidasi demokrasi
bisa dilakukan dengan sesungguhnya, kedaulatan ada di tangan rakyat dan
sistem pemerintahan tidak boleh dibiarkan ada dalam sistem hegemonik.
Lelaki yang juga merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta ini merasa beruntung, karena dapat berkontribusi secara
langsung dengan menjadi anggota parlemen. Di lembaga inilah dia dapat turut
memberikan sumbangsih pemikiran dalam membuat legislasi sesuai dengan
harapan rakyat. Termasuk juga melakukan pengawasan terhadap kinerja
pemerintah, serta memberikan persetujuan atas anggaran yang diajukan.
“Setiap uang yang berasal dari pajak rakyat itu, harus kita pastikan bahwa
betul-betul dipergunakan sepenuhnya secara efektif untuk membawa manfaat
bagi masyarakat. Bagaimanapun itu adalah anggaran yang berasal dari rakyat,
dan sepenuhnya memang harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat,”
tegasnya penuh semangat.

54 |