Page 57 - Binder WO 082

Ace menilai bahwa demokrasi pasca-reformasi Ace berkisah, pada awal pandemi dirinya bersama
di Indonesia, efektivitas pengawasan dan peran- anggota Komisi VIII DPR RI lainnya berjibaku bersama
peran yang dilakukan oleh DPR saat ini lebih baik BNPB yang waktu itu dipercaya Presiden untuk
dibandingkan dengan era sebelumnya. DPR mampu menjadi pelaksana Gugus Tugas Nasional Covid-19.
menjadi satu kekuatan yang melakukan penyeimbang, Komisi VIII turut serta memastikan agar pengendalian
dan mengawasi kinerja pemerintahan, sehingga Covid-19 bisa dilakukan sebaik-baiknya di Indonesia.
pemerintah tidak bisa bekerja secara sendiri tanpa Walhasil, masyarakat bisa merasakan bahwa peran
dilakukan pengawasan oleh DPR. Faktanya, ada banyak mitra ini begitu sangat besar dan Komisi VIII turut
produk undang-undang yang dihasilkan DPR RI mengawasi agar sesuai dengan harapan publik.
pasca-reformasi yang menunjukkan kualitas legislasi Secara periodik digelar rapat virtual bersama
negeri ini, meskipun tak dipungkiri ada pihak-pihak Kepala BNPB yang merupakan Kepala Gugus Tugas
yang tidak setuju yang kemudian bisa menyampaikan saat itu, termasuk Menteri Sosial dan Menteri Agama
judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. untuk memastikan penanganan Covid-19 dilakukan
“Saya kira parlemen saat ini telah menunjukkan dengan baik dan benar. Dalam konteks sosial kami
satu peran yang sangat kuat di Indonesia, karena tiga memaparkan, misalnya, bahwa akibat pandemi
fungsi yang dimiliki DPR tersebut telah diperankan Covid-19 ini ekonomi mengalami proses perlambatan
dengan sangat baik. Proses demokrasi kita bisa juga dan berpengaruh terhadap produktivitas ekonomi.
terkonsolidasi dengan baik,” tandasnya. Sehingga berpotensi menggiring masyarakat jadi jatuh
Di sisi lain, Ace merasakan keterlibatan parlemen ke dalam kemiskinan yang ekstrem.
dalam upaya penanganan Covid-19 pun cukup baik. Untuk itu, Komisi VIII mendorong Kementerian
Ketika negara hadir menyelesaikan berbagai persoalan Sosial untuk melaksanakan program-program
yang dihadapi masyarakat di tengah pandemi, DPR sosial, misalnya program keluarga, bantuan pangan
tidak menyurutkan perannya untuk melakukan fungsi- nontunai, bantuan sosial tunai, dan lainnya untuk
fungsi, baik fungsi pengawasan, legislasi, maupun membantu masyarakat. Lalu, bersama Kementerian
budgeting. Bahkan, kesibukan melakukan rapat-rapat Agama tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif
secara periodik dengan mitra kerja semakin kencang. memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang
Seiring tetap melakukan pembahasan terhadap protokol kesehatan. Karena pada awal pandemi banyak
berbagai undang-undang dan aturan yang diperlukan masyarakat yang menganggap remeh pemakaian
di tengah pandemi, dia juga ikut serta dalam proses masker, lalu pertanyaan untuk apa masjid ditutup,
penganggaran yang diarahkan pada upaya mengatasi untuk apa menjaga jarak, dan lain sebagainya.
pandemi Covid-19. “Intinya, saya dan anggota Komisi VIII DPR RI
“Sinergi kami di Komisi VIII bersama mitra-mitra lainnya mencoba hadir menunaikan fungsi utama,
seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana yakni legislasi, budgeting, dan pengawasan. Jadi
(BNPB), Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan peran-peran inilah yang terus kami lakukan dalam
juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan upaya hadir di tengah masyarakat dan mengawasi
Perlindungan Anak, justru semakin intensif guna hadir kinerja pemerintah, agar mampu menggerakkan roda
bersama negara menangani pandemi Covid-19,” ujarnya. pemerintahan dengan baik dan benar,” pungkasnya.

| 57