Page 15 - Binder MO 267-005-Tahun ke-21

Satgas ini juga berwenang
memberikan rekomendasi sanksi
terhadap pelaku pungli kepada
pimpinan kementerian/lembaga atau
kepala daerah. Selain itu, satgas bisa
merekomendasikan pembentukan unit-
unit Saber Pungli di instansi pelayanan
publik, serta mengevaluasi efektivitas
kegiatan yang telah dilakukan.
Dilansir dari Antara, implementasi
dari mandat Perpres ini terlihat nyata
di berbagai daerah. Di Palembang,
misalnya, Pemerintah Kota membentuk
Unit Pemberantasan Pungutan Liar
melalui SK Wali Kota Nomor 92/KPTS/
ITKO/2021 sebagai tindak lanjut dari jelas dan tangkapannya juga kecil, Namun, ada tantangan baru yang
ketentuan pasal 8 ayat (2) Perpres kemudian yang ditangkap juga tidak bakal dihadapi oleh negara dalam
tersebut. Unit ini bertugas menindak signifikan. melawan praktik pungli, yaitu tentang
pungli di lingkup pemerintahan daerah. Di sisi lain, kehadiran satgas tersebut siapa yang akan mengambil peran
Keberadaan Satgas Saber Pungli justru memunculkan tumpang tindih untuk memastikan upaya penindakan
resmi berakhir setelah Prabowo kewenangan mengingat masih pungli. Apalagi, pungli yang terus terjadi
mencabut pendirian satgas kuatnya ego sektoral antarlembaga. di masing-masing lembaga seringkali
melalui Perpres Nomor 49 Tahun Karena penindakan terhadap ditutupi secara internal.
2025. Pembubaran ini sekaligus pungli telah dilakukan oleh instansi Karena itu harus dibangun kesadaran
membuka pertanyaan baru: seperti apa maupun kementerian/lembaga lewat di masyarakat bahwa pungli adalah
strategi pemberantasan pungli di era kewenangan dan programnya. Misalnya, bentuk korupsi yang dapat merusak
Prabowo. Kementerian Pendayagunaan Aparatur fondasi perekonomian suatu negara.
Negara dan Reformasi Birokrasi Ketika pungli menjadi kebiasaan, maka
PEMBUBARAN SATGAS (KemenPANRB) melalui program biaya transaksi dan operasional akan
SABER PUNGLI Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) meningkat, sehingga mengurangi
Presiden RI Prabowo Subianto dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani efisiensi dan meningkatkan beban
mencabut aturan tentang Satuan Tugas (WBBM). Itu sebenarnya sudah bisa ekonomi.
Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas mencegah yang namanya pungli Selain itu pungli juga dapat
Saber Pungli) yang dibentuk pada era tersebut. mengurangi kepercayaan masyarakat
pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Meski demikian, pembubaran Satgas terhadap lembaga pemerintah dan
Widodo. Pencabutan tersebut diatur Saber Pungli tidak mereduksi komitmen bisnis, sehingga menghambat investasi
melalui Peraturan Presiden (Perpres) pemerintah dalam mencegah dan dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan
RI Nomor 49 Tahun 2025 tentang memberantas praktik pungli di tingkat dapat menyebabkan ketidakadilan dan
Pencabutan Peraturan Presiden pusat maupun daerah. Jangan sampai kesenjangan sosial, karena mereka yang
Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan kemudian dibubarkannya Satgas Saber tidak mampu membayar pungli akan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pungli ini kemudian tidak ada upaya terkena dampak negatif.
Dengan demikian Satgas Saber Pungli yang sungguh-sungguh dari pemerintah Intinya, pungli juga dapat
dibubarkan. untuk mencegah pungutan-pungutan mengganggu stabilitas ekonomi dengan
Pembubaran itu bukan berarti sudah liar ini, mulai dari yang paling kecil meningkatkan ketidakpastian dan risiko
tidak ada pungutan liar atau pungli lagi sampai yang paling besar. Terlebih lagi dalam transaksi ekonomi. Hal ini dapat
di negeri ini. Tapi karena keberadaan fenomena pungli sendiri akan selalu menyebabkan kerugian besar bagi
Satgas Saber Pungli sudah tidak efektif muncul selama sistem yang diterapkan perekonomian dan masyarakat.
sehingga perlu dibubarkan karena masih longgar. Biasanya, pelaku pungli Oleh karena itu, penting
keberadaannya sudah mati suri. Satgas adalah anggota masyarakat umum untuk memberantas pungli dan
tersebut tidak berjalan efektif dan maupun aparatur negara. Untuk itu mempromosikan transparansi dan
implementatif karena kurang memiliki penegakan hukum pada tindak pidana akuntabilitas dalam semua aspek
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang pungli harus tetap dilakukan. kehidupan ekonomi. n

| 15