Page 47 - Binder MO 244 (5)

yaitu persoalan tanah ulayat dan tanah predikat sebagai Badan Publik dengan Joko Widodo yang mendorong
masyarakat yang berada pada aset Kualifikasi Informatif dari Komisi pemerintahan digital atau Digital
negara. Adapun terobosan yang telah Informasi Pusat (KIP). Tak tanggung- Melayani. Menteri Hadi mengaku, saat
dilakukan adalah dengan memberikan tanggung, prestasi tersebut telah diraih ini pihaknya telah memiliki empat
Hak Pengelolaan bagi tanah ulayat Kementerian ATR/BPN selama tiga layanan elektronik yang mampu
Masyarakat Hukum Adat di Provinsi tahun berturut-turut. mengurangi 40% antrean di kantor-
Sumatra Barat tepatnya Kabupaten Sebagai bentuk keterbukaan kepada kantor pertanahan. “Keempat layanan
Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah masyarakat, Kementerian ATR/BPN elektronik itu ada layanan pengecekan
Datar, serta di Provinsi Papua, yaitu di sejauh ini telah menyediakan berbagai sertipikat, informasi Zona Nilai Tanah
Kabupaten Jayapura. kanal pengaduan yang dapat diakses (ZNT), SKPT (Surat Keterangan
Sementara itu, terhadap masyarakat dengan sangat mudah. Pendaftaran Tanah, red), dan Hak
permasalahan penguasaan masyarakat Untuk mendapatkan informasi terkait Tanggungan serta Roya elektronik,”
di atas tanah aset negara seperti pelayanan pertanahan dan tata ruang, ucapnya.
tanah aset Badan Usaha Milik Negara/ masyarakat dapat mengakses situs Transformasi digital juga semakin
Daerah (BUMN/D) dan Barang Milik website: ppid.atrbpn.go.id; Sistem dikembangkan. Baru saja, Sertipikat
Negara (BMN), Kementerian ATR/ Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Tanah Elektronik diluncurkan Presiden
BPN menerapkan skema pemberian Publik Nasional (SP4N); Layanan Joko Widodo pada 4 Desember
Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat silam. Menteri Hadi menyatakan
masyarakat di atas Hak Pengelolaan (Lapor!); dan hotline pengaduan melalui sistem keamanan Sertipikat Tanah
(HPL). “Skema ini seperti yang telah Whatsapp dengan nomor 0811-1068- Elektronik terjamin karena telah
diterapkan di Kawasan Wonorejo, 0000. menggunakan sistem Block Data yang
Kabupaten Blora, Jawa Tengah,” kata Di samping menyelesaikan tiga akan diintegrasikan dengan sistem
Hadi Tjahjanto. tugas utama yang diberikan Presiden Blockchain, dengan sistem Block Data,
Pada tahun ini, Kementerian ATR/ Jokowi, memberikan pelayanan terbaik data digital dapat disimpan dengan
BPN juga telah berhasil menyelamatkan bagi masyarakat Indonesia juga menjadi aman dan dikirimkan tanpa risiko
aset tanah sebesar lebih dari 13,2 Triliun komitmen Menteri Hadi. Salah satu peretasan ataupun manipulasi.
Rupiah melalui Target Operasi Mafia upayanya adalah dengan melakukan Terkait dengan penerapannya,
Tanah yang telah dilaksanakan. Hal ini transformasi digital, sebagaimana Sertipikat Tanah Elektronik diberlakukan
terwujud berkat sinergi dan kolaborasi visi Kementerian ATR/BPN yang secara bertahap, mulai dari sertipikat aset
apik dengan empat pilar, antara diharapkan menjadi institusi berstandar BMN/BMD, Badan Hukum dan BUMN,
lain Kementerian ATR/BPN bersama dunia dengan pelayanan pertanahan rumah ibadah, serta masyarakat di 20
pemerintah daerah, aparat penegak secara cepat, praktis, profesional, dan kabupaten/kota yang telah ditunjuk
hukum (APH), dan lembaga peradilan. berintegritas. menjadi lokasi Pilot Project sebagaimana
Sejumlah kasus yang berhasil Transformasi digital terus ditetapkan berdasarkan Keputusan
dituntaskan dari sinergi dan kolaborasi diimplementasikan Kementerian ATR/ Menteri ATR/Kepala BPN No. 1904/SK-
Bersama empat pilar tersebut di BPN sejalan dengan arahan Presiden HR.02/XI/2023. n
antaranya kasus tanah kebun binatang
di Kota Makassar, Sulawesi Selatan
dan okupasi lahan menggunakan
surat verklaring di Kota Palangkaraya,
Kalimantan Tengah yang dipalsukan.
Sehubungan dengan itu, target
operasinya dapat tereksekusi dengan
baik. “Hal ini merupakan bukti
keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam
memberantas mafia tanah,” tegas
Menteri ATR/Kepala BPN.
Di samping menjalankan tugas
dari Presiden Jokowi, Menteri Hadi
mengatakan, Kementerian ATR/BPN
juga mengedepankan transparansi
informasi bagi publik. Atas hal ini,
Kementerian ATR/BPN kembali meraih Presiden Joko Widodo saat Melaunching Sertipikat Elektronik di Istana Negara pada 4 Desember 2023.

| 47