Page 46 - Binder MO 244 (5)

■ MEN OF THE YEAR 2023

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Hadi menambahkan, sampai dengan
Kepala Badan Pertanahan saat ini sudah ada 13 Kota/Kabupaten
Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto lengkap yang terdiri dari Kota Denpasar,
berhasil menjalankan dengan Kota Madiun, Kota Bontang, Kota Tegal,
baik tiga tugas yang diamanatkan Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota
Presiden Joko Widodo saat dirinya Administrasi Jakarta Pusat, Kabupaten
dilantik pada Juni 2022 silam. Badung, Kota Administrasi Jakarta Utara,
Adapun tiga mandat tersebut Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota
adalah percepatan program Bogor, Kota Metro, dan Kota Sibolga.
Pendaftaran Tanah Sistematis Dengan dinyatakan sebagai Kota/
Lengkap (PTSL), penyelesaian Kabupaten Lengkap, wilayah tersebut
sengketa dan konflik pertanahan, otomatis telah terjamin kepastian
serta dukungan dalam hukum hak atas tanah dan kepastian
pembangunan Ibu Kota Nusantara hak ekonomi rakyat.
(IKN). Ke depannya ia terus “Keuntungan lain yang didapat dari
berkomitmen untuk menuntaskan suatu Kota/Kabupaten Lengkap yaitu
ketiga tugas tersebut demi dapat memudahkan pemerintah daerah
memberikan kepastian hukum dalam melakukan penataan wilayah,
hak atas tanah dan memberikan meminimalisir sengketa dan konflik
pelayanan terbaik bagi pertanahan, sehingga memberikan
masyarakat Indonesia. kepastian hukum bagi masyarakat,
memudahkan penerapan sistem
elektronik dalam layanan pertanahan,
serta menutup ruang gerak bagi oknum
mafia tanah,” kata Menteri Hadi.
HADI TJAHJANTO PTSL juga secara konkret berdampak

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ terhadap perekonomian nasional.
Program yang telah berjalan sejak tahun
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI 2017 ini, diungkapkan Hadi mampu
menciptakan pertambahan nilai
Bangun Kepastian Hukum ekonomi atau economic value added
(EVA) sebesar Rp5.988 triliunyang berasal
dan Pelayanan Terbaik dari Hak Tanggungan, Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh),
bagi Masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP).
Dengan adanya dampak yang
positif, maka Menteri Hadi mengajak
pemerintah daerah untuk berkontribusi
Foto: Sutanto/Istimewa
dalam mempercepat pendaftaran tanah
di Indonesia. Satu bentuk dukungan
yang bisa dilakukan pemerintah
daerah adalah dengan membebaskan
endaftaran tanah di bawah dikenal dengan sebutan PTSL. “Tanah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
komando Menteri Hadi telah di Indonesia diestimasikan ada 126 juta Bangunan (BPHTB) untuk pendaftaran
menunjukkan hasil yang bidang. Targetnya 120 juta bidang tanah tanah pertama kali. “Sejauh ini baru
P memuaskan. Hingga saat ini, kita selesaikan di 2024 dan sisa 6 juta terdapat 118 kota/kabupaten yang
sebanyak 110,1 juta bidang tanah telah bidang tanahnya akan dikejar di 2025. telah membebaskan BPHTB untuk
terdaftar dan 90,3 juta bidang tanah di Sehingga di akhir 2025 seluruh bidang pendaftaran tanah pertama kali,”
antaranya telah bersertipikat. Percepatan tanah di Indonesia telah terdaftar dan ungkapnya.
pendaftaran tanah bisa terwujud karena memiliki kepastian hukum,” terang Hadi Salah satu hambatan yang dialami
adanya program revolusioner yang Tjahjanto. selama ini, dikatakan Menteri Hadi

46 |