Page 43 - Binder MO 211

panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Sesuai dengan KEPMENPANRB Nomor 1021 Tahun 2021
- Komposisi warna Hitam : C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%
R 35, G 31, B 32
- Komposisi warna Merah :C 21%, M 96%, Y 91%, K 11%
baik di pusat maupun daerah. Tokoh daerah wajib menerapkan pemerintahan pemerintah agar kualitas birokrasi dapat
R 180%, G 43, B 45
- Type font panrb adalah Gilroy Extra Bold
- Type font Kementerian PANRB adalah Josefin Sans Bold
nasional yang juga politisi PDIP ini berbasis elektronik. “Semua sudah harus terus ditingkatkan sesuai arahan dari
bertekad birokrasi di Indonesia bisa lebih dipersiapkan agar pelayanan dirancang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden
dinamis, agile, dan profesional yang akan lebih mudah dan cepat melalui Ma’ruf Amin agar reformasi birokrasi yang
meningkatkan efektifitas serta efisiensi instrumen digital,” tegasnya. dilakukan dapat menyentuh hingga ke
dalam mendukung kinerja pelayanan Tjahjo terus berupaya meningkatkan jantung permasalahan.
pemerintah kepada publik. kualitas sumberdaya manusia ASN Dalam Rapat Koordinasi
Dalam memperkuat layanan maupun kepala daerah agar bisa Penyederhanaan Birokrasi dan
pemerintah kepada publik itulah Tjahjo bersaing di era global dan revolusi industri Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara
menginstruksikan kepada segenap 4.0. Mengingat reformasi birokrasi Tahun 2021 yang dikutip Jumat (5/3),
jajarannya untuk memanfaatkan harus diwujudkan melalui akselerasi dalam laporannya kepada Wapres KH
teknologi digital. Apa yang dilakukan pemanfaatan dukungan teknologi Ma’ruf Amin, Tjahjo mengungkapkan
Tjahjo ini tak lepas dari upaya informasi secara intensif dan masif. proses penyederhanaan birokrasi
membangun Agile Governance yang Tjahjo juga selalu mengingatkan di tingkat pemerintah pusat, yakni
menurut Holmqvist dan Pessi (2006; agar transformasi digital dalam kementerian dan lembaga saat ini
Ngai et al., 2011; Bradley et al., 2012), pelayanan publik harus diikuti dengan mencapai 90 persen atau 39 ribu jabatan
sebagai kemampuan organisasi untuk perubahan mindset. Hal ini sangat tingkat eselon III dan IV yang telah
merespon secara cepat perubahan yang diperlukan tidak hanya sekadar dipangkas. Sementara 10 persen sisanya
tak terduga dalam memenuhi tuntutan mengubah layanan menjadi online atau tinggal proses verifikasi untuk beberapa
dan kebutuhan masyarakat yang dengan menggunakan aplikasi digital, kelembagaan. n
semakin berubah. akan tetapi juga harus diikuti dengan
Tjahjo yakin digitalisasi birokrasi perubahan perilaku.
sebagai solusi dan keniscayaan dalam Terlebih di era pandemi Covid-19,
yang telah mendisrupsi segala aspek
mengoptimalkan pelayanan publik. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2014 - 2024
Dia juga sepakat bahwa modernisasi kehidupan, termasuk tatanan kerja
Ir. H. JOKO WIDODO
di sektor publik maka diperlukan
dan digitalisasi birokrasi memiliki WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Dr.(H.C.) Drs. H. MUHAMMAD JUSUF KALLA
Prof. Dr. (H.C.) K.H. MA'RUF AMIN
peran cukup besar dalam percepatan inovasi strategis untuk menjawab
KABINET KERJA
pencapaian pembangunan nasional. tantangan itu. Dan, Kementerian
H. TJAHJO KUMOLO, S.H.
2014 - 2019
Digitalisasi sistem pemerintahan, MENTERI DALAM NEGERI
PAN-RB menjawabnya dengan
langkah smart government, sebagai
diakuinya merupakan salah satu Plt. MENTERI HUKUM DAN HAM
KEPALA BNPP
strategi mewujudkan organisasi yang
perwujudan reformasi birokrasi melalui WAKIL KETUA KOMPOLNAS RI
MENTERI PERTAHANAN Ad Interim
fleksibel, dan simplifikasi proses bisnis
akselerasi pemanfaatan dukungan KABINET INDONESIA MAJU
teknologi informasi secara intensif dan yang kompleks menjadi sederhana
H. TJAHJO KUMOLO, S.H.
2019 - 2024
dengan mengaplikasikan flexible work
masif. Karena itu, digital government MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
menjadi sebuah solusi dan keniscayaan DAN REFORMASI BIROKRASI
arrangement (FWA). Di mana dengan
1987 -2014
ANGGOTA DPR - MPR RI
dalam mengoptimalkan pelayanan sistem itu ASN bisa bekerja dari mana
2010 - 2014
SEKJEN PDI PERJUANGAN
pun tanpa harus selalu berada di kantor-
publik. Karena, “Proses bisnis ditantang KETUA FRAKSI PDI PERJUANGAN DPR RI
KETUA DPP PDI PERJUANGAN
kantor pemerintahan. Walaupun begitu,
untuk lebih sederhana dan elektronis DIREKTUR SDM LITBANG DPP PDI PERJUANGAN
1985 - 1993
kinerja ASN lebih terukur.
tanpa terkendala perbedaan ruang KETUA KNPI JATENG - SEKJEN KNPI - KETUA UMUM KNPI
dan waktu. Cepat dan dinamis,” KETUA PPM - WANHAT FKPPI - WANTIM PEMUDA PANCASILA
“Digitalisasi manajemen ASN
SEKRETARIS MKGR - ANGGOTA DEWAN PENGURUS DHN ‘45/PENGURUS PLENOMUI JATENG
kata Tjahjo seraya menambahkan merupakan langkah strategis dalam
DEWAN SENSOR FILM/ANGGOTA IDF BAPENAS RI/RELAWAN GK - JOKOWI
2012
bahwa transformasi digital dalam merespon tantangan transformasi digital
KETUA TIM SUKSES GUBERNUR DKI JAKARTA - BAPAK JOKO WIDODO
2014
penyelenggaraan pemerintahan juga KETUA TIM SUKSES PILPRES BAPAK JOKO WIDODO
yang dimaksud,” tegas Menteri Tjahjo
mencakup bagaimana mengintegrasikan yang menanamkan semboyan Bangga
Melayani Bangsa di Kementerian yang
seluruh area layanan sehingga mampu PENGHARGAAN DAN TANDA JASA
BINTANG MAHAPUTERA ADIPRADANA DARI PRESIDEN,
BINTANG BHAYANGKARA UTAMA DARI KAPOLRI,
menciptakan suatu nilai tambah BINTANG KEHORMATAN RAJAWALI DARI KEPALA BIN,
dipimpinnya.
yang memberikan kepuasan kepada BINTANG KEHORMATAN IPDN,
Kini, di semester pertama di tahun
BINTANG EMAS POLRI,
masyarakat sebagai pengguna GELAR ADAT KERAJAAN GOWA - GELAR ADAT KESULTANAN BUTON -
PIN KEHORMATAN ALUMNI AKPOL,
2021 berbagai capaian reformasi
GELAR ADAT DUKU KAB. MAYBRAT PAPUA BARAT
layanan. Jadi, tak perlu heran kalau pria birokrasi pun telah ditorehkan oleh
Kementerian PAN-RB. Reformasi birokrasi
berpenampilan bersahaja ini selalu PENDIDIKAN KHUSUS
FAKULTAS HUKUM UNDIP - 1985, LEMHAMNAS RI - 1992, KURSUS SOSPOL ABRI - 1987,
menekankan agar setiap ASN dan Kepala terus digaungkan ke seluruh instansi
PENATARAN PEMUDA KNPI DAN BP7 NASIONAL - 1984, JICA JEPANG - 1982
| 43