Page 15 - Binder MO 266-004-Tahun ke-21

KEBIJAKAN

PEMBATASAN

DISKON

ONGKIR

E-COMMERCE

Naskah: Sahrudi Foto: Istimewa

emerintah Indonesia melalui layak dan perusahaan logistik tetap Indonesia sudah menyatakan
Kementerian Komunikasi sehat serta menghindari praktik mendukung aturan batasan diskon
P dan Digital (Komdigi) telah predatory pricing yang bisa merugikan ongkir ini, karena dianggap dapat
mengeluarkan Peraturan Menteri UMKM dan pelaku logistik kecil. menciptakan ekosistem logistik yang
(Permen) Komdigi Nomor 8 Tahun “Perlu kami luruskan, peraturan ini adil dan berkelanjutan.
2025 tentang Layanan Pos Komersial, tidak menyentuh ranah promosi gratis Sementara dua perusahaan logistik
yang membatasi promo gratis ongkir. ongkir oleh e-commerce. Yang kami atur seperti JNE dan JNT memiliki reaksi
Kebijakan ini langsung menuai pro dan adalah diskon biaya kirim yang diberikan yang berbeda terhadap kebijakan
kontra di masyarakat. Tapi kebijakan ini langsung oleh kurir di aplikasi atau pembatasan tersebut.
bukan pelarangan gratis ongkir, namun loket mereka, dan itu dibatasi maksimal JNE secara tegas mendukung
pengaturan agar diskon dari kurir tidak tiga hari dalam sebulan,” jelas Direktur peraturan tersebut. Presiden Direktur
merusak pasar logistik. Jenderal Ekosistem Digital Komdigi PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)
Harus dipahami bahwa pembatasan Edwin Hidayat Abdullah, di Jakarta. menyatakan dukungannya terhadap
berlaku untuk diskon ongkir yang Ia menambahkan, pihaknya ingin Permen Komdigi No. 8 Tahun 2025.
diberikan langsung oleh perusahaan menciptakan ekosistem layanan pos Perlu diingat bahwa peraturan yang
kurir, bukan promo dari e-commerce yang sehat, berkelanjutan, dan adil. ditujukan kepada semua perusahaan
seperti Shopee atau Tokopedia. “Kalau tarif terus ditekan tanpa kendali, kurir ini bertujuan untuk mencegah
Sementara, promo gratis ongkir yang maka kesejahteraan kurir jadi taruhan. persaingan tidak sehat dan melindungi
membuat tarif pengiriman berada di Ini yang ingin kita jaga,” katanya. kurir dengan memastikan mereka
bawah biaya pokok layanan (HPP) hanya Namun demikian, Permen ini juga mendapatkan penghasilan yang layak.
boleh dilakukan maksimal 3 hari dalam bisa berdampak ke beberapa hal. Meski mungkin ada konsumen yang
waktu sebulan. Misalnya, sebagian konsumen mungkin merasa bahwa kebijakan ini tidak tepat,
Jika dicermati, kebijakan ini cukup akan merasa kurang nyaman karena karena mereka terbiasa dengan promo
positif untuk mencegah persaingan diskon ongkir dari kurir langsung menjadi gratis ongkir.
tidak sehat. Karena diskon ongkir di lebih jarang. Karena itu, Pemerintah pun perlu
bawah biaya pokok bisa membuat Di sisi lain, pembatasan promo gratis memastikan bahwa kebijakan ini dapat
perusahaan kurir rugi dan menekan ongkir mungkin akan mengurangi berjalan efektif dan tidak merugikan
penghasilan kurir. Sehingga, Permen intensitas belanja online konsumen. salah satu pihak. Dengan demikian,
ini bisa menjadi regulasi yang bisa Lepas dari positif dan negatifnya ekosistem logistik dapat menjadi lebih
memastikan kurir dapat penghasilan Permen tersebut, yang pasti Pos sehat dan berkelanjutan. n

| 15