Page 33 - Binder WO 075
P. 33

yang bersangkutan menjadi enggan berpartisipasi,”   yang salah terhadap sejumlah pasal di dalamnya.
                  ujar Rerie yang berhasil mendulang 165.099 suara   Padahal RUU itu bukan hanya untuk kepentingan
                  pada Pemilu 2019 lalu ini.                      perempuan semata, melainkan perangkat hukum yang
                     NasDem sendiri merupakan salah satu partai   dapat melindungi seluruh warga negara. Masyarakat
                  yang berhasil mengirim kader perempuan ke       juga diminta untuk memperkuat pemahaman tentang
                  parlemen dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah   isi dan manfaat RUU PKS kepada masyarakat yang
                  diterapkannya kebijakan afirmatif untuk mendorong   tidak sependapat dengan aturan tersebut.
                  keterwakilan perempuan, penguatan partisipasi politik   Begitu pula dengan RUU PPRT yang layak mendapat
                  perempuan di internal partai juga dapat dilihat dari   perhatian. Rerie berpendapat bahwa hak warga
                  keberadaan divisi perempuan di dalam struktur partai.   negara sama di mata hukum, sehingga pembahasan
                  Sebagai upaya untuk menjamin kehadiran perempuan   aturan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) wajib
                  dalam proses pembuatan keputusan. Kedua, adanya   mengedepankan prinsip keadilan. Jumlah PRT di
                  organisasi sayap perempuan yang bertujuan untuk   Indonesia berdasarkan Survei ILO dan Universitas
                  mempromosikan dan memperkuat keterwakilan       Indonesia tahun 2015 berjumlah 4,2 juta (tren
                  perempuan dalam politik.                        meningkat setiap tahun). Angka yang cukup besar
                     Di tengah pandemi, tantangan yang harus      sebagai pekerja yang selama ini tidak diakui dan
                  dihadapi perempuan semakin kompleks, antara lain   dilindungi. Secara kuantitas, jumlah PRT di Tanah
                  munculnya masalah domestik, seperti kekerasan fisik,   Air tergolong tertinggi di dunia, jika dibandingkan
                  tekanan ekonomi hingga psikologis, akibat berbagai   beberapa negara di Asia, India 3,8 juta, dan Filipina
                  masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Komisi   2,6 juta. Persentase PRT mayoritas Perempuan (84%)
                  Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas   dan Anak (14%) yang rentan eksploitasi, berisiko
                  Perempuan) dan sejumlah lembaga mitra menerima   terhadap human trafficking.
                  laporan 8234 kasus kekerasan terhadap perempuan    Tidak hanya di dalam negeri, undang-undang yang
                  sepanjang 2020. Sebanyak 79% kasus di antaranya   disahkan nantinya juga akan berlaku bagi PRT migran
                  adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).     di luar negeri. Saat ini RUU PPRT berada di urutan ke-
                     Untuk itu, dia sangat mendukung segera       13 Prolegnas 2021. Banyak pihak yang menanti RUU
                  disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual   Perlindungan PRT disahkan menjadi undang-undang
                  (PKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga   lantaran telah diperjuangkan lebih dari 16 tahun,
                  (PRT) menjadi Undang-Undang. Perlindungan ini   namun belum membuahkan hasil.
                  sangat dibutuhkan, karena keberadaan perempuan
                  berperan besar bagi bangsa dan negara, seperti   KARIER PROFESIONAL
                  yang telah diperjuangkan Kartini dulu. Rerie    Ketika kuliah tingkat satu di jurusan Arkeologi
                  mengungkapkan masalah yang dihadapi dalam proses   Universitas Indonesia, perempuan kelahiran Surabaya
                  pembuatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, salah   ini mencoba magang sebagai part time reporter di
                  satunya adalah belum ada pemahaman publik yang   majalah news mingguan, Editor. Ketertarikannya di
                  luas terhadap rancangan undang-undang tersebut.   bidang jurnalistik membawanya bergabung dengan
                     Diakuinya, salah satu penyebab terhambatnya RUU   Media Indonesia, sebuah perusahaan media nasional
                  PKS menjadi undang-undang, karena pemahaman     milik Surya Paloh pada 1993. Kariernya terus menanjak












                                                                                                                           |  33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38