Page 33 - Binder WO 075
P. 33
yang bersangkutan menjadi enggan berpartisipasi,” yang salah terhadap sejumlah pasal di dalamnya.
ujar Rerie yang berhasil mendulang 165.099 suara Padahal RUU itu bukan hanya untuk kepentingan
pada Pemilu 2019 lalu ini. perempuan semata, melainkan perangkat hukum yang
NasDem sendiri merupakan salah satu partai dapat melindungi seluruh warga negara. Masyarakat
yang berhasil mengirim kader perempuan ke juga diminta untuk memperkuat pemahaman tentang
parlemen dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah isi dan manfaat RUU PKS kepada masyarakat yang
diterapkannya kebijakan afirmatif untuk mendorong tidak sependapat dengan aturan tersebut.
keterwakilan perempuan, penguatan partisipasi politik Begitu pula dengan RUU PPRT yang layak mendapat
perempuan di internal partai juga dapat dilihat dari perhatian. Rerie berpendapat bahwa hak warga
keberadaan divisi perempuan di dalam struktur partai. negara sama di mata hukum, sehingga pembahasan
Sebagai upaya untuk menjamin kehadiran perempuan aturan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) wajib
dalam proses pembuatan keputusan. Kedua, adanya mengedepankan prinsip keadilan. Jumlah PRT di
organisasi sayap perempuan yang bertujuan untuk Indonesia berdasarkan Survei ILO dan Universitas
mempromosikan dan memperkuat keterwakilan Indonesia tahun 2015 berjumlah 4,2 juta (tren
perempuan dalam politik. meningkat setiap tahun). Angka yang cukup besar
Di tengah pandemi, tantangan yang harus sebagai pekerja yang selama ini tidak diakui dan
dihadapi perempuan semakin kompleks, antara lain dilindungi. Secara kuantitas, jumlah PRT di Tanah
munculnya masalah domestik, seperti kekerasan fisik, Air tergolong tertinggi di dunia, jika dibandingkan
tekanan ekonomi hingga psikologis, akibat berbagai beberapa negara di Asia, India 3,8 juta, dan Filipina
masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Komisi 2,6 juta. Persentase PRT mayoritas Perempuan (84%)
Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas dan Anak (14%) yang rentan eksploitasi, berisiko
Perempuan) dan sejumlah lembaga mitra menerima terhadap human trafficking.
laporan 8234 kasus kekerasan terhadap perempuan Tidak hanya di dalam negeri, undang-undang yang
sepanjang 2020. Sebanyak 79% kasus di antaranya disahkan nantinya juga akan berlaku bagi PRT migran
adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). di luar negeri. Saat ini RUU PPRT berada di urutan ke-
Untuk itu, dia sangat mendukung segera 13 Prolegnas 2021. Banyak pihak yang menanti RUU
disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlindungan PRT disahkan menjadi undang-undang
(PKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga lantaran telah diperjuangkan lebih dari 16 tahun,
(PRT) menjadi Undang-Undang. Perlindungan ini namun belum membuahkan hasil.
sangat dibutuhkan, karena keberadaan perempuan
berperan besar bagi bangsa dan negara, seperti KARIER PROFESIONAL
yang telah diperjuangkan Kartini dulu. Rerie Ketika kuliah tingkat satu di jurusan Arkeologi
mengungkapkan masalah yang dihadapi dalam proses Universitas Indonesia, perempuan kelahiran Surabaya
pembuatan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, salah ini mencoba magang sebagai part time reporter di
satunya adalah belum ada pemahaman publik yang majalah news mingguan, Editor. Ketertarikannya di
luas terhadap rancangan undang-undang tersebut. bidang jurnalistik membawanya bergabung dengan
Diakuinya, salah satu penyebab terhambatnya RUU Media Indonesia, sebuah perusahaan media nasional
PKS menjadi undang-undang, karena pemahaman milik Surya Paloh pada 1993. Kariernya terus menanjak
| 33