Page 65 - Binder WO 079

produksi bagi UMKM. Terakhir yang paling penting berusaha, keringanan pajak, dan umpan-umpan
adalah membangkitkan semangat dan kecintaan kebijakan lain yang sifatnya mendidik untuk menjadi
masyarakat untuk membeli produk-produk lokal, besar. Bukan sekadar dana yang sifatnya charitable
supaya UMKM tetap produktif dan menjaga mata rantai yang justru meninabobokan, karena sifatnya sesaat
perekonomian, agar tetap berputar di masa krisis. dan melemahkan.
Melihat kondisi krisis, pemerintah tidak tinggal Dari situlah kemudian arti penting prinsip keadilan,
diam. Sekitar Rp123, 46 triliun disediakan dalam sebagaimana yang selama ini selalu didengungkan.
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Keadilan (fairness) pada dasarnya menempatkan aspek
disalurkan kepada UMKM dan diharapkan mampu kesamaan, baik secara umum maupun persamaan
membuat UMKM bertahan di tengah pandemi Covid-19. kesempatan dan ketimpangan atau ketidaksamaan
Bantuan tersebut, antara lain untuk subsidi bunga secara fair. Keadilan pada hakikatnya adalah dengan
sebesar Rp35,28 triliun, restrukturisasi kredit senilai sukarela tetap dan mantap terus-menerus memberikan
Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) kepada setiap orang apa yang memang menjadi
sebesar Rp5 triliun, dan penjaminan modal kerja Rp1 bagian atau haknya. Inilah yang belum dinikmati
triliun. Lalu, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah UMKM, karena selalu dipandang sebagai anak tiri,
(DTP) Rp2,4 triliun dan pembiayaan investasi pada berbeda dengan korporasi besar.
koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Hakikat keadilan sangat dibutuhkan dalam
(LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1 mengatur dan menyelesaikan permasalahan berkaitan
triliun. Hanya saja, penyerapan dana tersebut masih dengan perekonomian sebagai sarana utama
kecil, yakni 38,42% atau setara Rp 47,44 triliun selama kehidupan manusia. Oleh karena itu, R Soepomo
enam bulan pandemi (Maret hingga September 2020). pernah mengusulkan, agar dalam lapangan ekonomi
Inilah yang kemudian membuat praksis keadilan digunakan sistem sosialisme. Cabang-cabang
menjadi hal sulit untuk UMKM. Di satu sisi, dituntut produksi yang penting dan menguasai hajat hidup
bangkit, namun di sisi lain pemerintah seperti orang banyak harus berdaya guna demi kesejahteraan
setengah hati mengeluarkan UMKM dari krisis. Maka, bangsa. Itulah sebabnya, negara tidak dipandang
tak salah bila berkembang ungkapan bahwa UMKM dari kacamata liberal-individualistis, termasuk dalam
kuat, UMKM naik kelas adalah sekadar jargon di saat pengertian sebagai pribadi-negara yang abstrak
krisis, tetapi minim bukti dan hanya menjual mimpi. berikut perlengkapan negaranya yang berdiri terpisah
Sebab, yang diinginkan UMKM adalah kemudahan dari dan berada di atas individu.

64 | | 65