Page 32 - Binder WO 073 OK

Women’s
Talk

Menurut Vivien, pemerintah terus melakukan upaya agar masyarakat bisa berpartisipasi, jadi tidak hanya
pengelolaan sampah melalui berbagai kebijakan. Di pemerintah daerah saja, tetapi dari segala elemen,
antaranya dengan diterbitkannya UU No. 18 Tahun segala lapisan, termasuk juga swasta. “Kami juga
2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 81 Tahun menggerakkan CSR dari perusahaan-perusahaan,
2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan supaya mereka bisa bergerak menangani persoalan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Selain itu, sampah ini. Jadi tidak pada single approach, tetapi juga
ada pula PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan pada multi-approach.”
Sampah Spesifik dan Peraturan Presiden No. 97 Tahun
2017 tentang Jakstranas. Regulasi terbaru adalah oPtimalkan Pengelolaan SamPah
Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengelolaan sampah menjadi masalah lingkungan
Pengurangan Sampah oleh Produsen. yang masih terus diupayakan penanganannya di
“Jadi kami meminta kepada para produsen untuk Indonesia. Beberapa daerah telah memasuki kondisi
melakukan pengurangan sampah yang dihasilkan kritis, karena tempat pembuangan akhir (TPA) sudah
dari kemasan mereka dan diharapkan melakukan mendekati kapasitas maksimum, sementara jumlah
redesign, kemasan agar lebih ramah lingkungan. Dan sampah terus bertambah. Untuk itu pengurangan dan
tak kalah penting, bagaimana mereka melakukan penanganan sampah mutlak diperlukan.
penarikan terhadap sampah kemasannya, sehingga Pengurangan sampah diukur dari besaran
bisa digunakan kembali,” ujar perempuan yang dikenal penurunan jumlah timbulan sampah per kapita,
tegas ini dengan bersemangat. Sebagian besar jumlah yang terdaur ulang, dan jumlah yang
penyumbang sampah adalah industri makanan dan termanfaatkan kembali di sumber sampah. Penurunan
minuman, yang terus berkembang setiap tahunnya jumlah timbulan bisa disiasati dengan pemilahan di
mengikuti pertumbuhan populasi dan tingkat daya tingkat rumah tangga. Sampah yang terpilah akan
beli masyarakat. Ditambah lagi, produsen kini gencar lebih mudah disalurkan apakah hendak didaur ulang
menjual produk dalam kemasan ekonomis, seperti atau dimanfaatkan kembali supaya sampah tidak
kemasan sachet. seluruhnya dibuang ke TPA.
Roadmap tersebut mewajibkan produsen di bidang Vivien menuturkan bahwa Ditjen PSLB3
manufaktur, jasa makanan dan minuman, serta ritel juga melakukan pendekatan dengan kampanye
untuk mengurangi sampah yang timbul, baik dari mengurangi sampah. Dan sekarang terdapat sekitar 33
produk, kemasan produk, maupun wadah berbahan kabupaten kota dan dua provinsi, yaitu DKI Jakarta dan
plastik, kaleng aluminium, kaca, maupun kertas. Bali, yang telah mengeluarkan peraturan daerah atau
Kewajiban pengurangan sampah tersebut dituangkan peraturan kepala daerah untuk tidak menggunakan
dalam rencana pengurangan sampah dalam jangka kantong plastik kresek. Seperti di ibu kota sekarang,
waktu 10 tahun, sejak 2020 hingga 2029. kalau ke supermarket kita sudah tidak menemukan
“Saat ini kami terus bekerja. Berdasarkan Peraturan kantong plastik lagi.
Presiden No.97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategi Bagaimana dengan penanganan sampah? Saat
nasional pengelolaan sampah. Target pengelolaan ini hampir separuh dari TPA di Indonesia masih open
sampah yang ingin dicapai adalah 100% sampah dumping, artinya sampah masih dibuang di lahan
terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 terbuka. Sementara yang diperintahkan Undang-
(Indonesia Bersih Sampah) yang diukur melalui Undang No. 18 Tahun 2018 adalah TPA dengan sanitary
pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan landfill. Yaitu sistem pengelolaan atau pemusnahan
sampah sebesar 70% pada 2025,” ungkap Vivien. Untuk sampah dengan cara menumpuk sampah di lokasi
mencapainya, pemerintah daerah harus menyusun cekung, memadatkannya, kemudian menimbunnya
Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah) dalam kurun dengan tanah. Penutupan dengan tanah ini
waktu enam bulan untuk pemerintah daerah provinsi dapat mengurangi bau dan mempercepat proses
dan satu tahun bagi pemerintah daerah kabupaten/ pembusukan. Vivien mengatakan apabila pemerintah
kota. Ditjen PSLB3 pun berusaha meningkatkan, daerah tidak dapat menyediakan sanitary landfill, TPA

32 |