Page 10 - Binder MO 214

@
MAIL

KEWAJIBAN TES PCR JANJI KAPOLRI PPHN DAN KONSENSUS
POLITIK
Kewajiban tes PCR sebagai syarat Janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit
perjalanan di Indonesia saya nilai Prabowo untuk memotong 'kepala' jika Rencana hadirnya Pokok Pokok Haluan
cukup memberatkan publik ditengah pimpinan Polri tidak bisa membersihkan Negara (PPHN) merupakan suatu
penuruan kasus terpapar Covid-19. 'ekor' adalah tekad yang patut kemajuan dibandingkan dengan
Pemerintah harus mempertimbangkan diacungi jempol meski untuk itu butuh Rencana Pembangunan Jangka
secara bijak aturan tersebut sehingga perjuangan, kedisiplinan, dan loyalitas Menengah Nasional (RPJMN) yang hanya
tidak memberatkan masyarakat, di terhadap institusi. berbasis kepada visi presiden terpilih.
samping untuk segera mengatasi Konsekuensinya siapapun oknum Karenanya, rencana adanya PPHN yang
permasalahan ini, salah satunya dengan anggota yang terbukti melakukan sudah merupakan konsensus Parpol-
memberikan subsidi agar layanan tes pelanggaran disiplin maupun tindak Parpol dalam beberapa tahun terakhir
PCR tidak berbayar atau gratis, seperti pidana akan mendapatkan sanksi sangat perlu didukung.
di rumah sakit milik pemerintah. hukum yang setimpal. Jika menghadirkan PPHN
Mengingat, kewajiban tes PCR untuk Saya kira ini sebagai momentum melalui amandemen dirasakan bisa
syarat perjalanan di Indonesia dinilai terbaik untuk terus meningkatkan menimbulkan kegaduhan politik, MPR
masih memberatkan publik ditengah kepercayaan publik atas keseriusan Polri RI sebenarnya bisa menghadirkan
penurunan kasus penyebaran Covid-19. untuk terus berbenah. Ini benar karena PPHN tanpa amandemen. Tapi
Selain itu, pemerintah perlu untuk kinerja bawahan tergantung atasan. melalui konsensus politik. Kita pernah
dapat mempertimbangkan kembali Arahan ini juga menunjukkan bahwa punya pengalaman saat reformasi,
penggunaan hasil tes antigen sebagai Kapolri bertindak sangat tegas dan keras konsensus politik menetapkan tidak
syarat perjalanan di semua moda dalam menyikapi rangkaian blunder boleh mengubah pembukaan Undang-
transportasi, sebab tes antigen dinilai oknum anggotanya. Undang Dasar, sehingga amandemen
memiliki tingkat akurasi yang cukup keempat konstitusi, perubahan terhadap
tinggi dalam mendeteksi virus Covid-19 Syaipul Ronny pembukaan Undang-Undang Dasar
di samping harganya yang ekonomis Jakarta Barat tidak pernah dilakukan. Bagaimana
dan terjangkau bagi masyarakat. teknisnya, mungkin para ahli hukum tata
negara bisa mengkajinya lebih jauh.
Bambang Nuradi
[email protected] Saidin Salih
Jakarta Selatan

Harap melampirkan fotokopi KTP atau identitas lain pada surat
yang dikirim lewat pos. Surat via e-mail ditujukan ke
[email protected] dengan mencantumkan nama jelas.

10 |