Page 54 - Binder MO 213
P. 54

■ TOKOH PARLEMEN TANGGUH 2021




                                         TB. ACE HASAN SYADZILY

                                        (WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI)


                           Berpolitik Untuk Kemaslahatan







                                                     Naskah: Imam Fathurrohman Foto: Edwin B.



                       Politik bukan tema                   idak hanya di kampus saat ia    Ace besar dalam tradisi aktivis
                       baru dalam pentas                    menjadi Presiden Mahasiswa   mahasiswa di tahun 1998 yang
                                                            IAIN (sekarang UIN) Jakarta,
                                                                                         menginginkan agar demokrasi bisa
                        kehidupan Tb. Ace           T bahkan lebih dari itu, alumnus     dilaksanakan secara genuine.
                                                                                            Bagaimana konsolidasi demokrasi
                            Hasan Syadzily.         Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya   bisa dilakukan dengan sesungguhnya,
                                                    ini lahir dan besar di lingkungan
                              Bergabung di          aktivis politik. Ayahnya, KH Tb A.   di mana kedaulatan ada di tangan
                        Partai Golkar sejak         Rafei Ali merupakan ulama ternama    rakyat dan sistem pemerintahan tidak
                                                    dan pengasuh Pondok Pesantren
                                                                                         boleh dibiarkan ada dalam sistem yang
                          2007 adalah fase          Annizhomiyyah di Pandeglang, sekaligus   hegemonik. Lelaki yang juga merupakan
                        pematangan lelaki           aktivis Golkar di era Orde Baru dan   Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN
                                                                                         Syarif Hidayatullah Jakarta ini merasa
                                                    pernah menjadi Anggota DPRD dari
                   kelahiran Pandeglang,            Golkar selama 4 periode.             beruntung karena dapat berkontribusi
                                                       “Politik adalah cara kita untuk
                       19 September 1976,           membuat kebijakan yang bisa          secara langsung mewujudkannya
                                                                                         dengan menjadi anggota parlemen.
                karena jauh sebelumnya              melahirkan kemaslahatan bagi banyak     Di lembaga inilah dirinya dapat
                     aktivitas Wakil Ketua          orang. Lewat politik, maka ada banyak   turut memberikan sumbangsih
                                                                                         pemikiran dalam membuat legislasi
                                                    hal yang bisa dilakukan untuk membuat
                     Komisi VIII DPR RI ini         kebijakan yang pro rakyat dan tentu   yang sesuai dengan harapan rakyat,
                      tak pernah jauh dari          dengan kewenangan di parlemen, kita   juga melakukan pengawasan terhadap

                               jagad politik.       bisa mengawasi kinerja pemerintah    kinerja pemerintah, serta memberikan
                                                    sesuai dengan apa kehendak dan
                                                                                         persetujuan atas anggaran yang diajukan.
                                                    harapan masyarakat,” ungkap Doktor      “Setiap uang yang berasal dari pajak
                                                    Ilmu Politik dari FISIP Universitas   rakyat itu, harus kita pastikan bahwa
                                                    Padjadjaran Bandung ini menyoroti    betul-betul dipergunakan sepenuhnya
                                                    pandangannya tentang politik.        secara efektif untuk membawa manfaat
                                                                                         bagi masyarakat. Karena bagaimanapun
                                                                                         itu adalah anggaran yang berasal dari
                                                                                         rakyat, dan sepenuhnya memang harus
                                                                                         dipergunakan untuk kepentingan
                                                                                         rakyat,” tegasnya.
                                                                                            Ace menilai bahwa demokrasi
                                                                                         pasca reformasi di Indonesia, efektivitas
                                                                                         pengawasan dan peran-peran yang
                                                                                         dilakukan oleh DPR saat ini lebih baik
                                                                                         dibandingkan dengan era sebelumnya.
                                                                                            DPR mampu menjadi satu kekuatan
                                                                                         yang melakukan penyeimbang, dan
                                                                                         mengawasi kinerja pemerintahan,
                                                                                         sehingga pemerintah tidak bisa
                                                                                         bekerja secara sendiri tanpa dilakukan
                 Saat berkunjung melihat kesiapan sekolah Madrasah menghadapi Pembelajaran Tatap Muka (PTM)
                 di Makassar (9/10/2021)                                                 pengawasan oleh DPR. Faktanya, ada

               54   |
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59