Page 54 - Binder MO 213
P. 54
■ TOKOH PARLEMEN TANGGUH 2021
TB. ACE HASAN SYADZILY
(WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI)
Berpolitik Untuk Kemaslahatan
Naskah: Imam Fathurrohman Foto: Edwin B.
Politik bukan tema idak hanya di kampus saat ia Ace besar dalam tradisi aktivis
baru dalam pentas menjadi Presiden Mahasiswa mahasiswa di tahun 1998 yang
IAIN (sekarang UIN) Jakarta,
menginginkan agar demokrasi bisa
kehidupan Tb. Ace T bahkan lebih dari itu, alumnus dilaksanakan secara genuine.
Bagaimana konsolidasi demokrasi
Hasan Syadzily. Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya bisa dilakukan dengan sesungguhnya,
ini lahir dan besar di lingkungan
Bergabung di aktivis politik. Ayahnya, KH Tb A. di mana kedaulatan ada di tangan
Partai Golkar sejak Rafei Ali merupakan ulama ternama rakyat dan sistem pemerintahan tidak
dan pengasuh Pondok Pesantren
boleh dibiarkan ada dalam sistem yang
2007 adalah fase Annizhomiyyah di Pandeglang, sekaligus hegemonik. Lelaki yang juga merupakan
pematangan lelaki aktivis Golkar di era Orde Baru dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta ini merasa
pernah menjadi Anggota DPRD dari
kelahiran Pandeglang, Golkar selama 4 periode. beruntung karena dapat berkontribusi
“Politik adalah cara kita untuk
19 September 1976, membuat kebijakan yang bisa secara langsung mewujudkannya
dengan menjadi anggota parlemen.
karena jauh sebelumnya melahirkan kemaslahatan bagi banyak Di lembaga inilah dirinya dapat
aktivitas Wakil Ketua orang. Lewat politik, maka ada banyak turut memberikan sumbangsih
pemikiran dalam membuat legislasi
hal yang bisa dilakukan untuk membuat
Komisi VIII DPR RI ini kebijakan yang pro rakyat dan tentu yang sesuai dengan harapan rakyat,
tak pernah jauh dari dengan kewenangan di parlemen, kita juga melakukan pengawasan terhadap
jagad politik. bisa mengawasi kinerja pemerintah kinerja pemerintah, serta memberikan
sesuai dengan apa kehendak dan
persetujuan atas anggaran yang diajukan.
harapan masyarakat,” ungkap Doktor “Setiap uang yang berasal dari pajak
Ilmu Politik dari FISIP Universitas rakyat itu, harus kita pastikan bahwa
Padjadjaran Bandung ini menyoroti betul-betul dipergunakan sepenuhnya
pandangannya tentang politik. secara efektif untuk membawa manfaat
bagi masyarakat. Karena bagaimanapun
itu adalah anggaran yang berasal dari
rakyat, dan sepenuhnya memang harus
dipergunakan untuk kepentingan
rakyat,” tegasnya.
Ace menilai bahwa demokrasi
pasca reformasi di Indonesia, efektivitas
pengawasan dan peran-peran yang
dilakukan oleh DPR saat ini lebih baik
dibandingkan dengan era sebelumnya.
DPR mampu menjadi satu kekuatan
yang melakukan penyeimbang, dan
mengawasi kinerja pemerintahan,
sehingga pemerintah tidak bisa
bekerja secara sendiri tanpa dilakukan
Saat berkunjung melihat kesiapan sekolah Madrasah menghadapi Pembelajaran Tatap Muka (PTM)
di Makassar (9/10/2021) pengawasan oleh DPR. Faktanya, ada
54 |