Page 15 - Binder MO 265-003-Tahun ke-21 (3)

pelaku usaha untuk bersaing secara Subianto untuk membangun ekonomi
global. Karenanya, revisi UU KADIN harus yang inklusif, mempromosikan investasi,
mencakup aspek-aspek kerjasama dan menciptakan lapangan kerja.
internasional, promosi ekspor, serta Revisi UU KADIN Indonesia tidak hanya
perlindungan terhadap produk dalam akan memberikan kekuatan bagi
negeri. organisasi KADIN Indonesia dalam
Dengan demikian, nilai strategi dari menjalankan fungsinya, tetapi juga akan
revisi UU KADIN adalah untuk menjawab menyesuaikan dengan visi Asta Cita
tantangan jaman khususnya dalam Presiden Prabowo yang berfokus pada
menciptakan ekosistem bisnis yang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
lebih inklusif. Dengan Undang-Undang dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
yang lebih progresif dan inklusif dapat “Revisi UU KADIN Indonesia
memungkinkan lebih banyak pelaku merupakan langkah strategis yang tidak
usaha untuk bergabung dan berpartisipasi dapat diabaikan dalam mendukung
dalam kegiatan KADIN. Hal ini pada pemerintahan dan program Asta Cita
gilirannya akan memperkuat kapasitas Presiden Prabowo. Melalui penguatan
organisasi dan memperluas jaringan peran KADIN Indonesia, peningkatan
antara pelaku usaha di berbagai sektor. daya saing industri, dan perbaikan tata
Wakil Ketua Umum Koordinator kelola organisasi, revisi ini diharapkan
Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) dapat memainkan peranan penting
KADIN Indonesia Bambang Soesatyo dalam mencapai tujuan pembangunan
menuturkan Undang-Undang No. 1 Tahun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri Dengan demikian, realisasi visi dan misi
(KADIN) Indonesia merupakan landasan presiden akan semakin mudah dicapai,
hukum yang penting bagi pengembangan dan keuntungan bagi masyarakat luas
sektor ekonomi di Indonesia. Namun, UU dapat terwujud,” ujar Bamsoet.
KADIN Indonesia yang telah berusia lebih Dengan pengaturan yang lebih jelas
dari tiga dekade, dinilai sudah tidak lagi dan transparan, KADIN Indonesia dapat
sepenuhnya relevan dengan tantangan beroperasi dengan lebih efisien dan
dan dinamika ekonomi global serta akuntabel. Hal ini sejalan dengan upaya
kebutuhan domestik. pemerintahan untuk meningkatkan
Karenanya, revisi UU No. 1 Tahun transparansi dan good government yang
1987 Tentang KADIN Indonesia merupakan salah satu prinsip utama
menjadi krusial dalam mendukung dalam program Asta Cita,” pungkas
pemerintahan Presiden Prabowo Bamsoet. n

dan menengah (UMKM) serta startup
teknologi semakin mendominasi pasar.
Sementara UU KADIN yang ada saat ini
belum cukup memberikan dukungan
bagi UMKM untuk bersaing di pasar
global. Di sisi lain, revisi UU KADIN
diperlukan agar dapat mengakomodasi
inovasi dan memberikan pedoman
yang jelas bagi pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan bisnis mereka
di ranah digital. Terlebih lagi pasar
internasional semakin terbuka dan
kompetisi semakin ketat. KADIN
Indonesia perlu memastikan dapat
berfungsi sebagai lembaga yang
tidak hanya mendukung pengusaha
domestik, tetapi juga memfasilitasi

| 15